PALANGKA RAYA – Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag. menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (29/05/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, ST, beserta jajaran pemerintah daerah lainnya. Acara penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah serta Ketua DPRD atau yang mewakili dari 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Dalam hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025, Kabupaten Seruyan kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Raihan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ketua BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Lebih lanjut disampaikan, terdapat empat kriteria utama dalam menentukan kewajaran laporan keuangan, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Wakil Bupati Seruyan menyampaikan rasa syukur atas capaian Opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Seruyan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
