Kuala Pembuang – Pemerintah Kabupaten Seruyan meningkatkan langkah penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dampak kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Status Penanganan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan yang dilaksanakan pada Selasa (15/9/2026).
Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si. menegaskan bahwa kondisi yang berkembang saat ini memerlukan kesiapsiagaan dan respons yang lebih cepat dari seluruh unsur terkait.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama unsur terkait mencermati perkembangan kondisi di lapangan, mulai dari frekuensi kejadian Karhutla, luas wilayah terdampak, kondisi musim kemarau, hingga perkembangan cuaca berdasarkan informasi dari BMKG.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, rapat menyepakati perlunya peningkatan status penanganan dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Kabupaten Seruyan.
Peningkatan status tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan oleh pemerintah daerah bersama TNI-Polri, dunia usaha, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh elemen masyarakat.
Selain memperkuat kesiapan personel dan sarana prasarana, pemerintah daerah juga akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Seluruh masyarakat, ASN, TNI-Polri maupun perusahaan harus tanggap dan peka terhadap situasi dan kondisi ini. Dengan kesiapsiagaan dan peningkatan status, mudah-mudahan kita dapat bergerak lebih cepat menemukan solusi terhadap masalah yang ada,” ujar Bupati.
Selain Karhutla, Bupati Seruyan juga memberikan perhatian terhadap dampak kekeringan yang mulai memengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah.
Sejumlah sumber air masyarakat, khususnya sumur, mulai terdampak rembesan air laut sehingga kualitas air menurun dan tidak lagi layak digunakan sebagai sumber air bersih.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkab Seruyan akan melakukan pemetaan wilayah terdampak sekaligus memperkuat pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi bagi dunia usaha, organisasi dan elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu penyediaan air bersih. Berdasarkan pembahasan dalam rapat, distribusi satu tangki air berkapasitas sekitar 5.000 liter diperkirakan memerlukan biaya kurang lebih Rp. 350.000.
Bupati menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, harus menjadi perhatian bersama selama kondisi kekeringan berlangsung.
Keterlibatan dunia usaha turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Pemkab Seruyan akan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan agar mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.
Salah satu kebutuhan yang didorong adalah penyediaan sarana pemadam kebakaran berupa kendaraan roda tiga atau Tosa yang dilengkapi perlengkapan pemadaman. Berdasarkan estimasi yang dibahas dalam rapat, kebutuhan biaya pengadaan sarana tersebut sekitar Rp. 50 juta per unit.
Sarana tersebut nantinya dapat diarahkan ke desa-desa yang membutuhkan untuk memperkuat kemampuan penanganan awal apabila terjadi kebakaran.
Perusahaan juga diharapkan tidak hanya memastikan keamanan wilayah konsesi atau arealnya masing-masing, tetapi turut berperan membantu masyarakat di sekitar wilayah operasional dalam mencegah dan menangani potensi Karhutla.
Dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan telah mengeluarkan surat edaran yang memberikan keleluasaan kepada kepala sekolah untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.
Kondisi kabut asap di setiap wilayah Kabupaten Seruyan tidak sama. Kuala Pembuang dan wilayah sekitarnya relatif terbantu oleh pergerakan angin dari arah laut, sedangkan beberapa wilayah bagian tengah dan hulu menghadapi kondisi asap yang lebih tebal.
Karena itu, kepala sekolah dengan berkoordinasi bersama pemerintah kecamatan dapat melakukan penyesuaian waktu masuk maupun kepulangan peserta didik apabila kondisi udara dinilai tidak mendukung.
Proses belajar mengajar tetap diupayakan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, sekolah diminta mengutamakan kondisi dan keselamatan peserta didik serta tidak memaksakan kegiatan apabila kualitas lingkungan berpotensi menimbulkan dampak buruk.
Pemerintah Kabupaten Seruyan sebelumnya telah menyediakan anggaran reguler untuk mendukung penanganan Karhutla. Namun, meningkatnya frekuensi dan luas kejadian kebakaran selama musim kemarau turut meningkatkan kebutuhan operasional di lapangan.
Dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat, pemerintah daerah dapat mempersiapkan dukungan pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memperkuat koordinasi untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Pusat melalui mekanisme penanggulangan bencana.
Bupati Ahmad Selanorwanda menekankan bahwa penanganan Karhutla dan kekeringan membutuhkan kerja bersama. Konsolidasi, koordinasi serta keterlibatan seluruh unsur menjadi bagian penting agar setiap langkah pencegahan dan penanganan dapat dilaksanakan secara cepat, terpadu dan tepat sasaran.
Pemkab Seruyan juga mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan kepada aparat atau petugas terkait apabila menemukan titik api maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan di lingkungannya.
“Penanganan Karhutla dan kekeringan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan sinergi seluruh pihak, kita berharap dampaknya dapat ditekan dan masyarakat tetap terlindungi,” pungkas Bupati.
