Palangka Raya - Pemerintah Kabupaten Seruyan turut berpartisipasi dalam kegiatan asistensi peningkatan tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB pada 23–24 April 2026 di Palangka Raya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Seruyan, H. Sugian Noor, S.E., M.P., M.H., C.L.A., bersama perwakilan perangkat daerah terkait. Kehadiran ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Asistensi yang dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya ini mencakup penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan Zona Integritas (ZI), serta pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan arahan langsung dari Kementerian PANRB serta berbagi praktik terbaik (best practice), termasuk dari Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain itu, dilakukan pembahasan teknis secara mendalam melalui sesi kelas terkait implementasi RB, ZI, dan SAKIP.
Dari Kabupaten Seruyan, peserta yang hadir terdiri dari unsur Inspektorat, RSUD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Administrasi Setda, serta Bagian Organisasi.
Plt. Asisten Administrasi Umum H. Sugian Noor menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, serta penguatan sistem pengawasan internal.
“Melalui asistensi ini, kita diharapkan mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi sehingga berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini juga menekankan pentingnya kesiapan dokumen pendukung, seperti rencana aksi reformasi birokrasi, pohon kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta dokumen pembangunan zona integritas dan pengelolaan konflik kepentingan.
Dengan mengikuti asistensi ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan diharapkan dapat terus meningkatkan nilai evaluasi SAKIP serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
