Kuala Pembuang – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., memimpin Rapat Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Aula Baperinda, Kuala Pembuang, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh tim BPKP, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai langkah awal evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026.
Dalam arahannya, Asisten mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah. Ia menegaskan bahwa evaluasi ini memiliki peran strategis dalam mengawal proses perencanaan pembangunan agar program dan kegiatan yang disusun benar-benar memberikan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah indikator kinerja daerah seperti kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi masih perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan program dan kegiatan yang dirancang selaras dengan indikator yang telah ditetapkan sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan secara menyeluruh.
Asisten menyampaikan bahwa evaluasi akan berlangsung selama dua minggu ke depan dengan fokus pada lima sektor utama, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah dalam menyiapkan data yang dibutuhkan oleh tim BPKP.
Selain itu, Sekda mengingatkan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan perencanaan ke depan, sehingga program yang disusun dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga solusi dalam memperbaiki perencanaan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 dapat semakin berkualitas serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
