Kuala Pembuang – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Seruyan, Sukardi, S.E., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan beberapa agenda strategis nasional, bertempat di Ruang Rapat Asisten Setda Kabupaten Seruyan, Senin (6/4/2026)
Kegiatan rakor tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya terkait pengendalian inflasi di daerah.
Adapun rakor kali ini dirangkaikan dengan pembahasan tiga agenda penting, yakni langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, mengingat dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama terhadap daya beli dan kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah Kabupaten Seruyan terus berkomitmen mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan harga kebutuhan pokok, serta upaya menjaga ketersediaan pasokan barang di daerah,”
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dalam mendukung pengawasan obat dan makanan, guna menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, evaluasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah juga menjadi perhatian penting dalam rakor tersebut. Program ini dinilai sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan diharapkan dapat terus memperkuat langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi, baik dalam pengendalian inflasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan, maupun dukungan terhadap program pembangunan perumahan nasional.
