Pembuang Hulu (Bag. Huk) – Kepala Bagian Hukum Imanuel, S.H., M.H. mewakili Sekretaris Daerah, membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, yang berlangsung di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, mekanisme, serta tahapan pengakuan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berupaya mendorong pemahaman bersama mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan, hak-hak tradisional, serta kelembagaan adat di Kabupaten Seruyan.
Adapun materi sosialisasi mengacu pada Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa proses pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pemberian rekomendasi, hingga penetapan pengakuan melalui Keputusan Bupati.
Proses identifikasi mencakup penelusuran sejarah asal-usul masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, serta harta kekayaan dan simbol-simbol adat yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.
Selain itu, peran pemerintah kecamatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses identifikasi masyarakat hukum adat dengan melibatkan tokoh maupun kelompok masyarakat adat.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami prosedur pengakuan masyarakat hukum adat secara tepat, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mendukung pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, memperkuat kelembagaan adat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.