KUALA PEMBUANG – Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan memimpin rapat pembahasan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut membahas langkah penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan serta sinkronisasi kebijakan tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca TORA PPTPKH akan dilakukan melalui proses reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan akan disinkronisasikan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.
Terhadap objek tanah hasil pola persetujuan TORA PPTPKH, akan dilakukan proses holding zone menjadi zona budidaya. Hasilnya akan digunakan sebagai data pendukung dalam upaya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mekanisme usulan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan sekaligus mengatasi potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Selain data hasil TORA PPTPKH, Pemerintah Kabupaten Seruyan juga terus mengintegrasikan berbagai data sektoral, seperti lahan persawahan, tambak, serta data teknis lainnya ke dalam perencanaan tata ruang daerah.
Untuk memastikan validitas data sektoral, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta segera menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang memerlukan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan, khususnya bidang tata ruang.
Data tersebut selanjutnya akan diproses dan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan sebagai dasar penyelarasan perencanaan dan pemanfaatan ruang.
Melalui hasil rapat ini, Pemerintah Kabupaten Seruyan berupaya memperkuat sinkronisasi tata ruang, memastikan keakuratan data sektoral, serta mendorong penyelesaian persoalan kawasan hutan secara terencana dan berkelanjutan.
