Jakarta, 7/4/2025 - Bupati Seruyan Ahmad Selanaorwanda, SE, M. Si Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Transportasi Mendukung Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dikarenakan masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan bersama dalam pengelolaan angkutan umum. Dimana masih banyak pemerintah daerah yang menyampaikan bahwa kemampuan fiskal mereka belum memadai untuk memberikan dukungan terhadap layanan angkutan umum. Oleh karena itu forum ini diharapkan dapat #menjadi ruang pembelajaran bersama untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan. Mengingat sektor transportasi merupakan sektor yang sangat dinamis. Dari tahun ke tahun, tantangan dan permasalahan akan terus berkembang, seiring dengan perubahan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan, tidak hanya berperan sebagai birokrat semata, tetapi juga sebagai birokrat yang memiliki jiwa enterpreneurship. Artinya, kita mampu mengelola layanan angkutan umum tidak hanya sebagai beban sosial yang berpotensi menimbulkan pemborosan, tetapi sebagai suatu kewajiban pelayanan publik yang juga dapat memberikan nilat tambah.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh prinsip dan kebijakan strategis pemerintah pada dasarnya bermuara pada satu tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, berbagai poin dalam draft kebijakan yang kita bahas saat ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui pengelolaan SDM yang lebih optimal dan profesional.
Terkait dengan arah perencanaan kebutuhan ASN tahun 2025 hingga 2029, prioritas utama difokuskan pada sektor pelayanan dasar, khususnya pendidkan dan kesehatan. Namun demikian, sektor lain seperti transportasi, energi, dan infrastruktur tetap menjadi bagian penting yang harus dipenuhi, terutama dalam rangka mendukung investasi pembangunan SDN secara menyuluruh.
